Connect with us

News

News | Perppu Corona, Ujungnya Dimana?


AKURAT.CO, Saat ini, dunia dihinggapi oleh rasa ketakutan dan kegelisahan karena pandemi Covid-19. Karena dampaknya mematikan, serta melumpuhkan segala sektor. Di Indonesia segala aktivitas dilakukan di rumah saja, termasuk ritual-ritual agama. Pilkada serentak tahun 2020 diundur. Serta negara dibayangi oleh kemerosotan ekonomi. Dampak sistemik dari Covid-19, direspon oleh pemerintah dengan beberapa langkah politik. Baik menerbitkan kebijakan dan regulasi baru, maupun rencana merevisi kebijakan dan regulasi yang lama.

Pada 02 April 2020, Presiden Joko Widodo mengusulkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Hadapi Covid-19 atau Perppu Corona di DPR RI. Usulan Presiden tersebut sebagai vaksin ekonomi dan politik menghadapi dampak dari Covid-19. Resepnya ialah reformasi politik anggaran dengan pemberian dana talangan.

Perppu Corona, Mau Kemana

baca juga:

Setelah mengusulkan Perppu Corona, Presiden meminta DPR RI untuk segera mengesahkannya. Tentu dalam dinamika politik anggaran, harus menyatukan dua kepentingan yang berbeda. Yaitu antara pemerintah (esekutif) dengan parlemen (legislatif). Kepentingan antara lembaga tersebut, kemudian terfragmentasi lagi antara aktor dan elitenya.

Tarik menarik kekuasaan dan kepentingan politik pasti tersaji. Dalam teori politik, kekuasaan cenderung korup, terutama pada pertarungan dan tarik menarik kepentingan. Tetapi yang pasti, Perppu Corona menjadi satu langkah taktis dan strategi pemerintah dalam menghadapi dampak sistemik dari pandemi ini.

Perppu Corona yang diajukan oleh pemerintah mengatur penambahan belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun. Rincian alokasi dari anggaran tersebut, Rp75 triliun untuk anggaran kesehatan, Rp110 triliun untuk program jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk dukungan industri, dan Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Skema Perppu Corona, sama seperti kebijakan pemberian anggaran talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Era SBY.

Namun dalam Perppu Corona, anggaran talangan tersebut terbagi dalam tiga pos utama yaitu, anggaran talangan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dan di Perppu tersebut, pos anggaran ekonomi lebih dominan dibandingkan anggaran kesehatan dan sosial. Dari komposisi anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat mencemaskan terjadi krisis dan kelaparan yang berujung adanya gerakan atau aksi-aksi sosial rakyat, dibandingkan pencegahan wabah Covid-19.

Vaksin ekonomi pemerintah cukup kedepan, dengan menjaga perut agar tidak kempes. Namun bisa menjadi malapetaka jika tidak mempertimbangkan imun/kekebalan negara, dengan keadaan elite pemerintah dan penguasa yang cenderung tidak memiliki itikat baik.

Beban Berat Negara

Skema dana talangan tersebut juga bisa disebut skema hutang. Jadi sumber uang dalam Perppu Corona yang diusulkan oleh Jokowi akan mengambil cadangan devisa, dan terbitkan surat hutang. Resiko buruknya akan semakin menjerat Indonesia sebagai negara penghutang.

Pertimbangan reformasi politik anggaran dalam menghadapi dampak sistemik Covid-19 tidak hanya orientasi kedepan, akan tetapi kedepan dan tepat. Maka Jokowi dalam Perppu Corona seharusnya memuat kebijakan realokasi/pengalihan anggaran. Kebijakan tersebut, akan lebih mengurangi negara untuk hutang. Joko Widodo harus melihat negara yang bangkrut karena hutang, seperti Venezuela, Zimbabwe, Yunani.

Belanja pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota sebesar Rp93,5 triliun dapat dialihkan, agar negara tidak terlalu berhutang. Selain itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pencegahan pandemi dengan stabilitas ekonomi/keuangan. Agar rakyat merasakan keperpihakan pemerintah dalam pandemi ini.

Masalah efektivitas anggaran di tengah budaya elite yang suka bersekongkol dan berniat jahat juga menjadi beban negara. Uang yang dikucurkan dalam politik anggaran cenderung dikorupsi, lihat skandal kasus BLBI, Bank Century, Hambalang, Wisma Atlet, dan lain-lain. Dosa korupsipun diulangi secara terus menerus. Penyelesaiannyapun tebang memilih.

Dari sejarah sejarah buruk BLBI yang menyebabkan negara rugi sampai 4,58 triliun, anggaran dalam Perppu Corona dikwatirkan akan dikorupsi pula. Sampai saat ini, kasus BLBI menjadi salah satu skandal korupsi yang sulit dibongkar. Mungkin karena kasus-kasus korupsi yang ada saling menyendera dan melibatkan aktor dan elite yang berkuasa.

Dalam menghadapi dampak kasus Covid 19, elite seharusnya beritikat baik. Jadi jangan menjebak negara menjadi penghamba hutang dan menjarah negara (korupsi) di tengah derita kemanusiaan. Karena niatan tersebut sangat buruk. []



Source link

Continue Reading

Copyright © 2020 ejurnalism.com